BISNIS, EKONOMI, DAN HUKUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kalangan pengusaha pun menunggu kebijakan-kebijakan yang akan dilancarkan Jokowi dalam limat tahun ke depan, khususnya di sektor ekonomi. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pun menilai bahwa Jokowi memiliki pekerjaan ru mah (PR) untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Menurutnya, hal itu menjadi hal penting yang perlu dikerjakan oleh Jokowi. Apa alasannya? Simak wawancara lengkapnya dengan Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono. Bagaimana pendapat anda tentang agenda-agenda ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh Presiden yang terpilih nanti? Tentang siapa Presidennya tentu kita harus menunggu hasil sidang Mahkamah konstitusi yang saat ini tengah berlangsung. Tetapi putusan KPPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo da...

Proses Pemilu 2019 sudah memasuki tahap akhir, hampir rampung. Saat ini tinggal melalui tahap sidang sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).  Setelah upaya mencari keadilan di MK selesai, maka presiden terpilih akan dilantik dan siap menjalankan tugas hingga 2024. Namun kalau merujuk terhadap hasil perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin merupakan pasangan presiden-wakil presiden terpilih.  Jokowi adalah calon petahana (incumbent). Kembalinya Jokowi ke kursi RI-1 memberi kesempatan baginya untuk meneruskan dan memperkuat program yang sudah dilaksanakan sejak 2014. Sutrisno Iwantono, Kepala Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan pekerjaan rumah terbesar Jokowi adalah mengantarkan Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Istilah ini dipopulerkan oleh Bank Dunia, merujuk pada negara berpendapatan menengah yang sulit naik kelas menjadi negara berpe...

Akhir-akhir ini salah satu hal yang banyak dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah menyelidiki dan mengambil tindakan hukum untuk kegiatan yang dituduhkan sebagai kartel. Kasus-kasus yang diangkat antara lain usaha pembibitan anak ayam  Day Old Chick  (DOC) dalam industri peternakan, tuduhan kartel impor bawang putih, tuduhan kartel angkutan pelayaran, tuduhan kartel garam, dan yang lain. Industri yang sedang diangkat sebagai kasus oleh KPPU banyak tergolong industri yang  highly regulated  (industri yang diatur secara ketat oleh pemerintah). Prinsip dasar yang harus dipegang, untuk industri yang sifatnya  regulated  seharusnyalah KPPU menggunakan perannya yang lain yaitu melalui kebijakan "advokasi" atau saran dan rekomendasi, dan bukan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh KPPU fokus pada pengawasan terhadap pelaku usaha yang kemungkinan menyalah gunakan posisi dominan di pasar untuk industri yang diserahkan pada mekanisme pasar....