BISNIS, EKONOMI, DAN HUKUM

Pemerintah perlu mempermudah pembangunan infrastruktur pembangkit dan transmisi listrik, agar tarifnya murah dan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Jaminan pasokan energi murah akan mendorong masuknya investasi di industri, guna mentransformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Sejumlah kendala dalam pembangunan pembangkit dan transmisi listrik adalah susah dan lamanya pembebasan lahan, proses perjanjian jual beli tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) yang lama, serta kurang baiknya penyiapan dokumen dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hambatannya antara lain formula harga listrik PLTS yang ditetapkan sebesar 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik Kondisi ini membuat pengembang harus berhitung ulang untuk membangun PLTS. Sementara itu, pemerintah berkomitmen m...

1. Neraca Pembayaran     Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan II 2019 mengalami defisit menjadi 1,9 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2019 yang surplus sebesar 2,4 miliar USD. Penurunan ini didukung oleh menurunnya TMF dari 9,9 miliar USD pada Triwulan I 2019 menjadi 7 miliar USD Triwulan II 2019. Hal ini juga didukung dengan semakin besarnya defisit TB pada Triwulan II 2019 sebesar 8,4 miliar USD, karena surplus pada TMF tidak mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI mengalami defisit. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan II 2019 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 123 miliar USD atau menurun sebesar 0,5% dari Triwulan I 2019, namun nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan. Perlambatan pertumbuhan pada NPI ini disebabkan sala...