Apresiasi Kinerja Tiga Tahun Jokowi-JK, Ini Respons Pengusaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama 3 tahun ini. Banyak hal yang telah dilakukan dan tentu berdampak positif bagi perekonomian. Selain mengapresiasi, Apindo juga memberikan sejumlah catatan selama 3 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia.
Pertama, tentang pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi sangat konsisten dalam pembangunan infrastruktur antara lain, jalan, energi, dan sumber air. Ini disadari karena secara umum pertumbuhan investasi untuk public infrastructure di Indonesia masih ketinggalan dibanding Vietnam, China, India, dan Malaysia. Pembangunan public infrastructure memberi landasan bagi pertumbuhan jangka panjang.
"Persoalannya, pengeluaran pemerintah yang sangat besar bisa mengganggu fiskal karena pajak yang dikejar dari sektor swasta bisa menyebabkan ekonomi malah mundur, karena itu diperlukan titik yang optimal," tutur Ketua Tim Ahli Apindo, Sutrisno Iwantono, kepada detikFinance, Jumat (20/10/2017). "Pada jangka pendek pembangunan infrastruktur tidak secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Khusus untuk pembangunan infrastruktur ini perlu didorong partisipasi sektor swasta, karena selama ini didominasi BUMN," lanjunya.
Kedua, ada perbaikan dalam pemerataan yang ditandai dengan penurunan koefisien Gini dari 0,40 pada 2015 menjadi 0,39 pada Maret 2017. Tetapi, penurunan ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikaitkan dengan angka penurunan kemiskinan yang masih berjalan lambat. Misalnya, pada Maret 2017 adalah 10,6% rasio penurunan sekitar 0,2% dibanding Maret 2016. Selain itu, ada gejala perpindahan kemiskinan dari desa ke kota, karena rakyat miskin di pedesaan urbanisasi ke kota. "Ke depan upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan di pedesaan perlu mendapat prioritas. Terutama memberdayakan kembali koperasi yang saat ini telah jarang terdengar. Koperasi seyogyanya menjadi wadah bagi pelaku UKM dalam perjuangan ekonominua," jelas Iwantono.
Ketiga, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran Rp 5%-5,01%. Untuk negara skala besar, pertumbuhan itu tergolong tinggi. Namun, untuk negara berkembang seperti Indonesia, laju pertumbuhan itu perlu ditingkatkan lagi dengan menjamin kelanjutan pertumbuhan dari tahun ke tahun.
Keempat, untuk mencapai itu tentu iklim investasi harus terus menerus diperbaiki. Berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi telah rutin dilakukan. Hal ini positif, hanya saja diperlukan monitoring dan kepastian tentang pelaksanaan di lapangan. Seringkali penyederhanaan aturan dari pusat tak dijalankan pemerintah daerah. "Sebagai contoh izin gangguan atau HO telah dihapuskan tapi tetap saja banyak daerah yang belum melaksanakan. Izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) perhotelan berlaku selamanya tetap saja ada daerah yang belum melaksanakan. Hal semacam ini perlu ketegasan dari pemerintah pusat," tegas Iwantono, yang pernah menjabat Ketua KPPU itu.
Kelima, banyak pengusaha saat ini masih positioning wait and see karena ada kegaduhan yang tidak perlu. Sering petunjuk dari presiden sudah jelas tapi pada level bawahnya tidak lancar.
Banyak sekali kegaduhan yang menyebabkan pengusaha menunda pengambilan putusan bisnis. Misalnya penggerebekan pabrik beras (PT IBU), soal kartel ayam, masalah daging, lelang gula rafinasi, dan lain-lain.
"Ditambah lagi adanya ketakutan adanya revisi Undang-Undang Anti Monopoli yang akan mengenakan denda sampai 30% omzet. Kegaduhan ekonomi kiranya perlu dihindarkan," tuturnya.
"Hal-hal teknis semacam ini tentu diharapkan bisa diminimalisir. Secara keseluruhan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat wajar diberikan apresiasi," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar