Omnibus Law Bukan Merger 71 UU

Rencana pemerintah untuk menerbitkan omnibus law bertujuan untuk mengakomodasi keluhan dunia usaha selama ini. Undang-undang ini akan menstandardisasi dan mengharmonisasikan pasal-pasal bermasalah di sekitar 71-74 Undang-Undang (UU) sektoral yang menghambat kegiatan investasi. Meski demikian, UU omnibus bukan merupakan merger dari sekitar 71-74 Undang-Undang tersebut dan tidak menghapus UU yang bersangkutan. Selain itu, semua peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan turunan yang merupakan penjabaran dari 71-74 UU tersebut kelak harus direvisi dan mengacu pada UU omnibus. Sementara itu, draf UU omnibus ditargetkan rampung akhir Desember 2019.

 Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso kepada Investor Daily di kantor Berita Satu Media Holding Jakarta, Rabu (13/11).

Sementara itu, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono yang bersama Bambang Adi dan pakar hukum Refli Harun tampil dalam acara “Hot Economy” Berita Satu TV, Rabu malam (13/11) berpendapat, UU Cipta Lapangan Kerja (omnibus) semestinya mampu mengakomodasi tiga hal, yakni mendorong investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja. “Jika dapat mewujudkan itu, UU omnibus pasti akan berdampak baik terhadap investasi bagi semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil,” tuturnya.

Dia berharap, regulasi dalam UU yang harus dipangkas adalah peraturan yang tumpang tindih antarsektor. Juga bertentangan antara kementerian/lembaga (K/L) satu dengan K/L lainnya, atau peraturan daerah yang tidak sinkron dengan pusat. “Banyak aturan yang diputuskan di pusat, tapi di daerah tidak jalan. Misalnya izin hotel, di pusat berlaku selamanya, tapi di daerah harus diperpanjang setiap periode tertentu,” kata Sutrisno.

Sutrisno Iwantono mengeluhkan, peraturan menteri sering kali dibuat dengan selera sendiri, tidak ada cantolan hukum dan tidak dibicarakan dengan pengusaha dan stake holder.
x

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

POSISI SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) UPDATE SEPTEMBER 2019

Gambar
   Kondisi surat berharga Negara (SBN) dicerminkan oleh posisi dari surat utang Negara (SUN) dan surat berharga syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerbitan SUN pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada bulan April namun kembali meningkat pada bulan Mei hingga September. Pada September 2019 SUN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.231 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 1.941 triliun, peningkatannya adalah sebesar 14%. Jika dilihat secara month t month, persentase peningkatan SUN adalah sebesar 1,2%. Peningkatan SUN mengindikasikan bahwa masyarakat masih percaya untuk menempatkan dana pada SBN yang berpotensi menghasilkan capital gain. Peningkatan SBN juga dicerminkan dari meningkatnya penerbitan SBSN dimana pada September 2019 nilainya sebesar 499 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 416 triliun, peningkatannya adalah sebesar 19%. Sedangkan persentase pening...
Baca selengkapnya

Indonesia’s economic stimulus not enough to stop layoffs, focus should be to contain COVID-19: Experts

JAKARTA: Indonesia’s US$24.2 billion healthcare budget and economic stimulus package may not be enough to weather the impact of COVID-19 and prevent millions from losing their jobs, analysts warned on Thursday (Apr 2). They also told CNA that it is more important for the government to focus on containing the pandemic.    President Joko Widodo on Tuesday announced a number of measures to dampen the economic impact of the pandemic, which included cutting down corporate tax, removing the budget deficit cap and introducing incentives and cash aids to millions of Indonesians. The president also announced that 75 trillion rupiah (US$4.5 billion) of the 405 trillion rupiah would be set aside for COVID-19 and used for healthcare, while the rest would fund social protection and economic stimulus programmes. Mr Bhima Yudhistira of the Institute for Development of Economics and Finance, opined that containing the outbreak as well as addressing its economic impac...
Baca selengkapnya