Relevansi Pembangunan SDM di Era Digital

Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato kemenangannya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 pada 14 Juli 2019. Dalam pidato bertajuk “Visi Indonesia”, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif serta memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia. Salah satu di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, pada pemerintahan lima tahun ke depan, pemerintah tetap meneruskan pembangunan infrastruktur, dan membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, serta pengaturan anggaran pada APBN.

Apresiasi dan catatan layak diberikan secara khusus terkait dengan pemberian prioritas pembangunan SDM. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Dipaparkan bahwa titik mula pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Periode itu merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul di masa depan. Pemerintah juga menargetkan stunting, kematian ibu, atau kematian bayi yang meningkat.

Penekanan pada pembangunan SDM ini sangat penting mengingat kita saat ini tengah memasuki periode bonus demografi, yaitu struktur demografi di mana populasi umur muda mendominasi keseluruhan jumlah populasi. Menurut beberapa sumber, tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa.

Untuk kelompok milenial, mereka yang berumur 11-40 tahun, mencapai 118.484.500 jiwa atau sekitar 48,5%. Kalau ditambah generasi alfa menjadi 166.092.600 jiwa atau sekitar 66% dari total populasi. Mereka berada pada periode usia produktif yang seharusnya merupakan bonus bagi pembangunan Indonesia.

Bonus demografi tidak datang dua kali sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka keburu menjadi tua dan tidak sempat mempersiapkan diri menghadapi masa tua, sehingga akan menjadi beban generasi berikutnya.

Mempersiapkan bonus demografi dengan pembangunan SDM seharusnya memang benar-benar menjadi fokus kabinet Jokowi ke depan. Khusus di bidang ekonomi berkaitan dengan pembangunan SDM, sebaiknya ada prioritas bagi pengembangan SDM pelaku ekonomi kerakyatan, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Jumlah UMKM saat ini lebih dari 60 juta. Dari sekitar 120 juta angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2017, sebesar kurang lebih 96% diserap oleh sektor UMKM, dan UMKM menyumbang sekitar 57% produk domestik bruto (PDB). Peran UMKM dalam ekonomi sangat nyata, selain dua hal tersebut di atas, UMKM merupakan jalur distribusi utama yang melayani langsung kebutuhan ekonomi rakyat. Namun, dilihat dari SDM-nya, kualitas UMKM kita sangat rendah.

Pada tahun 2017, lebih dari 61% tingkat pendidikannya SMP ke bawah, atau 40% berpendidikan SD ke bawah dan 21% SMP, sedangkan tingkat SMA/SMK hanya 29%, dan pendidikan tinggi hanya sekitar 9%. Dalam berbagai kesempatan Jokowi juga selalu menyebut tentang pentingnya pengembangan ekonomi berbasis teknologi digital. Pertanyaannya, apakah UMKM kita siap untuk itu?

Sayangnya, jika kita lihat lagi kondisi UMKM, mereka masih sangat ketinggalan. Dari total jumlah UMKM tersebut hanya sekitar 6% yang telah menggunakan komputer, dan hanya sekitar 9% yang menggunakan internet. Dan dari mereka yang menggunakan internet, sebagian besar (80%) adalah untuk komunikasi, dan paling jauh untuk mencari informasi. Belum banyak UMKM yang menggunakan internet untuk transaksi bisnis.

Kita mendukung gagasan Jokowi bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan lebih diperbanyak. Di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan memang adalah keahlian teknis, bukan pendidikan yang sifatnya akademis. Hanya saja perlu, pemerintah perlu lebih fokus dalam pemilihan program dan sektornya. Hampir semua departemen dan instansi pemerintahan punya program pelatihan, tetapi kecil-kecil yang tersebar dan tidak fokus. Tampaknya perlu dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi agar program tersebut lebih fokus.

Jika dilihat dari penyebaran UMKM menurut sektornya, yang terbesar adalah di sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, pengolahan, makanan dan minuman. Program pengembangan SDM mestinya memberikan prioritas pada sektor-sektor di mana jumlah UMKM besar.

Catatan penting lainnya adalah bahwa melihat fakta-fakta di lapangan, maka fokus pemerintah seyogianya adalah memfasilitasi UKMM untuk memasuki era ekonomi digital. Program-program penting yang perlu dijalankan adalah peningkatan keterampilan penggunaan computer dan internet untuk menyelesaikan urusan bisnis dan manajemen agar lebih cepat dan efisien, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki kualitas produk.

Pemerataan akses internet berkecepatan tinggi menjadi sebuah keniscayaan untuk segera direalisasikan, untuk mendukung komunikasi dan pencarian informasi, hingga melakukan bertransaksi, perluasan jaringan pasar, dan proses pemasaran menggunakan teknologi digital.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Founder Iwant Co. Business and Antimonopoli Counselor

Source: https://investor.id/opinion/relevansi-pembangunan-sdm-di-era-digital

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Simpang-siur Data Pangan, Pemerintah Bisa Kehilangan Kepercayaan