Apindo: Tidak Benar Omnibus Law Cipta Kerja Hapus Pidana Monopoli


Selama ini, monopoli perdagangan dilarang oleh undang-undang. Namun omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memuat rancangan penghapusan pidana untuk monopoli dagang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemahaman ini tidak benar. Menurut Apindo, omnibus law RUU Cipta Kerja tidak menghapus pidana monopoli dagang.

"Pemahaman ini tidak benar. Menurut draf, omnibus law tidak menghapus substansi tersebut dan tetap berlaku," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Hal yang dibantah Sutrisno adalah omnibus law RUU Cipta Kerja yang bakal menghapus ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Demikian juga denda pidana juga tidak dihapus, yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 UU No 5 Tahun 1999, di mana menurut saya pasal ini juga sebenarnya tidak terlalu penting karena dalam praktiknya jarang diterapkan," kata Sutrisno.

Sutrisno mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) supaya punya kewenangan pelapor, pemeriksa, dan penuntutan. KPPU juga perlu menjadi independen. Maka pasal tertentu dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu direvisi.

"Karena itu sebaiknya diusulkan Pasal 30 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 diubah menjadi: Komisi adalah lembaga administratif independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, yang melakukan penegakan hukum dalam wilayah hukum administrasi. Keputusan Komisi bersifat Penuntutan," kata Sutrisno.

Dia juga mengusulkan revisi Pasal 44 angka 2, seharusnya dikoreksi menjadi "pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga di tempat domisili pelaku usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Pasal 45 angka 3 seharusnya dikoreksi menjadi "Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia". Proses beracara di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pengusaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pelanggar larangan monopoli dagang bakal didenda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan maksimal Rp 100 miliar atau pidana kurungan maksimal 6 bulan, 5 bulan, atau 3 bulan. Simak Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1999 berikut ini:

Pasal 48
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dikenai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam RUU Cipta Kerja yang dilansir Kemenko Perekonomian di situsnya sebagaimana dikutip detikcom, ketentuan pidana itu hilang. "Ketentuan Pasal 49 dihapus," demikian bunyi RUU Cipta Kerja.


Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4909454/apindo-tidak-benar-omnibus-law-cipta-kerja-hapus-pidana-monopoli

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...
Baca selengkapnya

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Update April 2019

Gambar
   Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara. Obligasi Negara (ON) adalah SUN dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kond...
Baca selengkapnya