Bantuan untuk masyarakat bawah harus tepat, pinta pengamat


Proporsi bantuan uang tunai dan bentuk barang (in kind) kepada masyarakat golongan bawah untuk menghadapi dampak virus corona penyebab penyakit COVID-19 harus tepat, sehingga sasaran yang diharapkan bisa tercapai, pinta peneliti Senior Institute Developing Enterpreneursehip Sutrisno Iwantono.

"Hanya saja antara bantuan uang tunai dan bantuan dalam bentuk barang perlu dicari proporsi yang tepat," kata Iwantono di Jakarta, Selasa, mengenai stimulus Rp405,1 triliun yang di antaranya untuk jaring pengaman sosial (social safety net).

Iwantono mengatakan jangan sampai pemberian uang tunai malah mendorong orang berkeliaran di luar rumah termasuk dipakai untuk pulang mudik, yang kontra produktif bagi upaya penghentian penyebaran virus.

Namun, katanya, masyarakat golongan lapisan bawah harus mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah agar mereka bertahan hidup dalam situasi yang sulit ini.

Iwantono menghargai stimulus sebesar Rp405,1 triliun beberapa hari lalu yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut.

"Termasuk di dalamnya ada soscial safety net yang diperuntukkan bagi mereka yang dirumahkan tanpa pembayaran (unpaid leave), PHK, golongan pekerja harian informal, UMKM dan perlindungan sosial lain seperti PKH (program keluarga harapan), kartu prakerja, dan lainnya," kata Iwantono.

Mengenai apakah stimulus dan kebijakan tersebut efektif, Iwantono mengatakan, tergantung seberapa parah dan seberapa lama durasi wabah berlangsung. Selanjutnya adalah, seberapa lama transmisi dari kebijakan itu menjadi realisasi.

Ia mengharapkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, stakeholder termasuk bank-bank umum responsif terhadap kebijakan tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah tidak mengejar-ngejar pajak dan bank umum berkenan untuk diajak negosiasi.

Iwantono yang juga Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengatakan saat ini kondisi ekonomi cukup berat.

Ia mengatakan, satu-satunya jalan untuk menolong kebangkrutan adalah menurunkan sebisa mungkin beban biaya usaha.

Beban biaya itu seperti beban biaya karyawan (gaji atau THR), beban pajak dengan segala variasinya, bebanover head listrik dan gas, beban cicilan utang, bunga, asuransi dan yang terkait dengan itu, serta iuran BPJS dan pensiun dan yang terkait.

Iwantono mengatakan, kalau perusahaan dipaksa untuk membayar beban-beban itu saat ini, pasti gulung tikar, dan dan akan dilanda pengangguran yang parah.

"Karena itu kembali kepada kuncinya seperti di awal, marilah kita bersama-sama bahu membahu mendukung garda terdepan sektor kesehatan yaitu menghentikan penyebaran corona," kata Iwantono.


Sumber: https://sumbar.antaranews.com/berita/343998/bantuan-untuk-masyarakat-bawah-harus-tepat-pinta-pengamat

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...
Baca selengkapnya

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Update April 2019

Gambar
   Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara. Obligasi Negara (ON) adalah SUN dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kond...
Baca selengkapnya