Kas Hanya Cukup 3 Bulan, Pengusaha Desak Realisasi Stimulus Pemerintah


Para pengusaha menyatakan memiliki daya tahan arus kas atau cashflow selama tiga bulan atau hingga Juni 2020 dalam menghadapi pandemi corona atau Covid-19. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada dunia usaha.

Sutrisno mengatakan secara teori kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi dunia usaha sangat baik. Namun, implementasinya rawan terlambat karena proses birokrasi yang berbelit-belit sehingga tak akan menolong pengusaha dalam mempertahankan bisnisnya.

"Yang terpenting itu kapan kebijakan direalisasikan. Bila terlambat kan sudah terjadi kerusakan pada perusahaan," kata Sutrisno kepada katadata.co.id, Rabu (8/4).

Belum lagi, kata Sutrisno, sering tak terintegrasinya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan stimulus kebijakan fiskal. Sehingga, beberapa pengusaha di daerah masih mengeluhkan ditagih beberapa  pajak oleh pemerintah daerah, padahal telah mendapat penangguhan dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu, beberapa fasilitas seperti listrik dan air di daerah-daerah sempat diputus lantaran pengusaha tak mampu membayar tagihan akibat minimnya pendapatan. "Dari sisi fiskal sudah ada kebijakan pelonggaran pajak kalau kemudian ini tidak segera ditransmisikan ke daerah maka pengusaha masih mengejar pajak-pajak yang seharusnya ditangguhkan," kata dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menyebutkan untuk menyelamatkan dunia usaha di tengah pandemi corona diperlukan bantuan berupa pengurangan biaya operasional tetap seperti listrik dan air. Saat ini sebagian perusahaan tak memiliki pendapatan pasti dan terancam gulung tikar.

"Saat ada pembatasan sosial berskala besar harus gratiskan listrik untuk dunia usaha dan PDAM. Bila digratiskan, perusahaan tadi tidak melakukan PHK," kata dia.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang di antaranya memberikan stimulus pajak untuk pengusaha. Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada 2020 dan 2021. Kemudian, PPh badan turun menjadi 20% pada 2023.
                                                                                                               

Jokowi juga menginstruksikan agar ada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Secara rinci, sebanyak Rp 75 triliun tambahan dana dalam APBN itu akan digunakan untuk bidang kesehatan. Sebanyak Rp 100 triliun akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial.

Kemudian, Rp 70,1 triliun akan diberikan untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebanyak Rp 150 triliun akan dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.


Sumber: https://katadata.co.id/berita/2020/04/08/kas-hanya-cukup-3-bulan-pengusaha-desak-realisasi-stimulus-pemerintah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...
Baca selengkapnya

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Update April 2019

Gambar
   Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara. Obligasi Negara (ON) adalah SUN dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kond...
Baca selengkapnya