Soal PHK saat Corona, Apindo : Kita Usaha Dulu Semaksimal Mungkin


Kalangan pengusaha mengaku tengah mengalami kondisi sulit di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Terlebih lagi pengusaha sektor informal yang mengalami ketidakpastian.

"Pedagang-pedagang kecil seperti di tanah abang yang sudah tutup.  Cuma mereka memang kurang bisa berteriak," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono ketika dihubungi, Kamis 9 April 2020.

Dia menjelaskan, sektor  yang paling terdampak pandemi ini adalah bisnis yang berhubungan mobilitas dan berhadapan langsung dengan masyarakat, seperti usaha penjual busana yang berada di pusat perbelanjaan. Sektor pariwisata juga menjadi yang paling terdampak seperti bisnis hotel, restoran, penerbangan, angkutan umum, serta industri terkait pariwisata lainnya.

Sutrisno mengatakan, perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus Corona seperti ini juga akan menjelar ke industri manufaktur karena pekerjanya tak bisa keluar rumah akibat dari kebijakan menekan penyebaran virus corona. Kemudian dikhawatirkan juga akan memutus dari rantai pasok bahan baku. "Kalau satu bahan baku tidak tersedia pasti produksi tidak bisa dilakukan," ucapnya.

Jika kondisi ini berlangsung lama, maka dikhawatirkan pengusaha sulit mempertahankan usahanya. Hal itu karena tidak adanya pemasukan dan tak berjalannya produksi, akibat dari pandemi corona.

Lanjutnya, menurut Sutrisno, terkait kebijakan yang akan diambil ke depannya seperti keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan bukan  opsi yang baik untuk diambil, karena akan merugikan semua pihak, seperti buruh, pengusaha, maupun masyarakat luas.

Meski begitu, kata dia, sejumlah pengusaha di lapangan sudah ada yang merumahkan, mengurangi jam kerja,  membangi waktu kerja (shift), dan ada juga yang mulai PHK karyawan. "Kita coba dulu berusaha semaksimal mungkin untuk bersama-sama mengatasi keadaan," kata Sutrisno.
Lebih jauh Sutrisno berharap kepada Pemerintah dapat memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pengusaha selama belum bisa beroperasi, seperti relaksasi pajak, keringanan tagihan listrik dan gas, kemudahan dalam cicilan kredit dan bunga, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kalau perusahaan dipaksa untuk membayar beban-beban itu saat ini, menurut Sutrisno, mereka pasti gulung tikar. "Dan kita akan dilanda pengangguran yang parah. Bantu juga mencari jalan keluar soal THR (Tunjangan Hari Raya), dan berikan (Bantuan Langsung Tunai) BLT bagi mereka yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan," tuturnya.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1329779/soal-phk-saat-corona-apindo-kita-usaha-dulu-semaksimal-mungkin

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...
Baca selengkapnya

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Update April 2019

Gambar
   Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara. Obligasi Negara (ON) adalah SUN dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kond...
Baca selengkapnya