BISNIS, EKONOMI, DAN HUKUM

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan jabatan wakil menteri tidak terlalu perlu, apalagi jika berasal dari partai politik. Karena akan menambah rantai birokrasi dan juga anggaran, padahal menteri sudah dibantu direktur jenderal atau deputi menteri. "Untuk pengangkatan wakil menteri sejujurnya saya mengatakan tidak perlu-perlu banget. Kan sudah ada deputi menteri dan juga dirjen. Tetapi kalau suatu kementerian begitu besar, urusannya rumit dan menterinya belum pengalaman masih perlu belajar mungkin di situ diperlukan," kata Iwantono di Jakarta, Jumat, mengenai pengangkatan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia mengatakan, jabatan Wakil Menteri atau wamen akan menambah birokrasi dan menambah anggaran. "Padahal dua hal itu harus dihindarkan. Kita kesulitan keuangan, penerimaan negara minim. Jadi hindarkan pengeluaran tidak perlu. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga terus mengumandangkan der...

   Kondisi surat berharga Negara (SBN) dicerminkan oleh posisi dari surat utang Negara (SUN) dan surat berharga syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerbitan SUN pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada bulan April namun kembali meningkat pada bulan Mei hingga September. Pada September 2019 SUN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.231 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 1.941 triliun, peningkatannya adalah sebesar 14%. Jika dilihat secara month t month, persentase peningkatan SUN adalah sebesar 1,2%. Peningkatan SUN mengindikasikan bahwa masyarakat masih percaya untuk menempatkan dana pada SBN yang berpotensi menghasilkan capital gain. Peningkatan SBN juga dicerminkan dari meningkatnya penerbitan SBSN dimana pada September 2019 nilainya sebesar 499 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 416 triliun, peningkatannya adalah sebesar 19%. Sedangkan persentase pening...

Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pengusaha menyatakan tidak terlalu optimistis dengan menteri-menteri ini, khususnya yang di sektor ekonomi. Kenapa? Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono, mengatakan pelaku ekonomi tidak terlalu optimistis dilihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini yang berada di zona merah. "Sebagai pengusaha kami fokus kepada menteri ekonomi. Pasar saham terlihat  merah, walaupun bursa saham yang lain merah. Tapi ini artinya pasar menanggapi dingin-dingin saja. Kita menghadapi problem jangka pendek yang berat. Dengan komposisi menteri ini, tampaknya kita tidak terlalu optimistis," ujar Iwantono kepada  CNBC Indonesia , Rabu (23/10/2019). Dia memaparkan, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat seperti saat ini, kuncinya adalah investasi yang harus digenjot. Sementara Badan Koordinasi Penanaman Moda...

     Utang luar negeri (ULN) didefinisikan sebagai uta ng penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi ULN mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Utang luar negeri (ULN) menurut Bank Indonesia terdiri atas beberapa sumber dan jenis pinjaman. Berdasarkan skema posisi utang luar negeri dibagi menjadi dua bagian utama: yaitu ULN pemerintah & Otoritas Moneter dan ULN Swasta. Berikut ini adalah skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia. Utang Luar Negeri Indonesia     Berdasarkan skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia, kondisi ULN Indonesia berdasarkan data terakhir dari Bank ndonesia (BI) pada akhir Agustus 2019 tercatat sebesar 393,498 juta dolar AS atau meningkat secara year on year sebesar 8,7%. Besarnya jumlah ULN ini lebih kecil dibandin...

Aso siasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan sistem  online single submission  (OSS) versi 1.1 yang rencananya mulai diterapkan pada 4 November 2019 tidak membingungkan pelaku usaha. "Yang jelas, jangan sampai lebih rumit (dari OSS versi 1.0)," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono, Senin (21/10). Ia bilang, saat ini salah satu kendala penerapan sistem OSS versi 1.0 yakni jenis pelaku usaha. Ia meminta OSS versi 1.1 dapat mempermudah pelaku usaha dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kemudian, Ia meminta agar pemerintah memonitor implementasi sistem OSS di daerah. "Saat ini saja, notaris tidak mau merumuskan lapangan usaha ini apa," ujar dia. Dalam surat resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diterima Kontan, perihal rencana penerapan sistem OSS versi 1.1 kepada sejumlah kementerian/lembaga, disebutkan bahwa penerapan sistem OSS versi 1.1 akan mulai diterapkan pada 4 Nove...

Nadiem Makarim bersedia menerima jabatan menteri setelah dapat tawaran dari Presiden Jokowi di Istana, Senin Siang (21/10). Sebagai sosok yang berlatar belakang bidang startup digital, Nadiem dianggap mumpuni bila mengisi kursi kementerian digital yang belakangan ini jadi bahan pembicaraan. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengimbau Presiden Jokowi harus tepat menempatkan Nadiem. Terutama soal tantangan dia sebagai pendatang baru di kabinet terkait persoalan mengelola birokrasi yang terkenal rumit di Indonesia. Bila bicara kapasitas, Nadiem tak bisa diragukan lagi kemampuannya terutama menyangkut masalah dunia startup dan digital. "Misalnya Nadiem, tokoh di industri startup, kalau masuk birokrasi perlu waktu, kalau di kementerin baru, saya kira oke. Pasti dia perlu waktu (soal birokrasi)," kata Iwantono kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10) "Ketika me- running  birokrasi, ilmunya beda. Harus tepat menempatkan...

     Utang luar negeri (ULN) didefinisikan sebagai uta ng penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi ULN mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Utang luarcnegeri (ULN) menurut Bank Indonesia terdiri atas beberapa sumber dan jenis pinjaman. Berdasarkan skema posisi utang luar negeri dibagi menjadi dua bagian utama: yaitu ULN pemerintah & Otoritas Moneter dan ULN Swasta. Berikut ini adalah skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia. Utang Luar Negeri Indonesia      Berdasarkan skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia, kondisi ULN Indonesia berdasarkan data terakhir dari Bank ndonesia (BI) pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar 395,309 juta dolar AS. Besarnya jumlah ULN ini lebih besar dibandingkan pada bulan yang lalu bahkan yang paling b...

   Kondisi surat berharga Negara (SBN) dicerminkan oleh posisi dari surat utang Negara (SUN) dan surat berharga syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerbitan SUN pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada bulan April namun kembali meningkat pada bulan Mei hingga Agustus. Pada Agustus 2019 SUN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.203 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 1.907 triliun, peningkatannya adalah sebesar 15%. Jika dilihat secara month t month, persentase peningkatan SUN adalah sebesar 1,6%. Peningkatan SUN mengindikasikan bahwa masyarakat masih percaya untuk menempatkan dana pada SBN yang berpotensi menghasilkan capital gain. Peningkatan SBN juga dicerminkan dari meningkatnya penerbitan SBSN dimana pada Agustus 2019 nilainya sebesar 486,56 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 409,85 triliun, peningkatannya adalah sebesar 18%. Sedangkan persentase pening...