Perlunya Monitoring Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan sistem online single submission (OSS) versi 1.1 yang rencananya mulai diterapkan pada 4 November 2019 tidak membingungkan pelaku usaha.

"Yang jelas, jangan sampai lebih rumit (dari OSS versi 1.0)," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono, Senin (21/10).
Ia bilang, saat ini salah satu kendala penerapan sistem OSS versi 1.0 yakni jenis pelaku usaha. Ia meminta OSS versi 1.1 dapat mempermudah pelaku usaha dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kemudian, Ia meminta agar pemerintah memonitor implementasi sistem OSS di daerah. "Saat ini saja, notaris tidak mau merumuskan lapangan usaha ini apa," ujar dia.

Dalam surat resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diterima Kontan, perihal rencana penerapan sistem OSS versi 1.1 kepada sejumlah kementerian/lembaga, disebutkan bahwa penerapan sistem OSS versi 1.1 akan mulai diterapkan pada 4 November 2019. OSS versi 1.1 ini akan menggantikan OSS versi 1.0.

Perbedaan antara OSS versi 1.0 dengan OSS versi 1.1 diantaranya, pada OSS versi 1.1 terdapat penjelasan atau definisi pelaku usaha yang sebelumnya tidak ada dalam OSS versi 1.0

Format isian legalitas pada OSS versi 1.1 sesuai jenis badan hukum (PT) & badan usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata). Sementara format isian legalitas pada OSS versi 1.0 hanya menggunakan format PT sehingga menyulitkan bagi CV, Firma, Koperasi, Yayasan dalam mengisi data legalitas.

Pada OSS versi 1.1, pelaku usaha dapat meregistrasi kegiatan utama dan penunjangnya. Sementara, dalam OSS versi 1.0 hanya dapat meregistrasi kegiatan utama saja.

Pada OSS versi 1.1, menerbitkan izin lokasi daratan, izin lokasi perairan, dan izin lokasi di laut. Sementara, dalam OSS versi 1.0, hanya menerbitkan izin lokasi daratan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Triwulan I 2019

Gambar
A. PDB Menurut Lapangan Usaha     Laju PDB Indonesia pada triwulan I 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2018, yaitu berada pada posisi 5,07 persen (yoy) meningkat 0,01 persen dibandingkan triwulan I 2018. Jika dibandingkan dengan laju PDB triwulan sebelumnya (triwulan IV 2018), laju PDB triwulan I 2019 menurun 0,52 persen. Nilai PDB atas dasar harga berlaku periode triwulan I 2019 sebesar Rp3.782,4 triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar Rp2.625 triliun. Berikut data laju PDB dan nilai PDB menurut harga konstan dan harga berlaku.  Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tabel 2. Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)    Berdasarkan data Tabel 1, laju pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan I 2019 diperoleh oleh sektor jasa perusahaan dengan laju sebesar 10,36 persen. Kemudian dua laju pe...
Baca selengkapnya

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...
Baca selengkapnya

Posisi Surat Berharga Negara (SBN) Update April 2019

Gambar
   Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri atas Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara. Obligasi Negara (ON) adalah SUN dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kond...
Baca selengkapnya