BISNIS, EKONOMI, DAN HUKUM

Karena perintah UU Ketenagakerjaan, pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK. Bagi Apindo agak sedikit sulit untuk tidak melakukan PHK di tengah dampak wabah corona, apalagi jika perusahaan mengalami kerugian. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Obon Tabroni meminta pengusaha tidak memutus hubungan kerja (PHK) terutama di sektor-sektor yang rentan terdampak pandemi global corona virus (Covid-19). "Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan 'membonceng' musibah Corona untuk melakukan PHK pada pekerja," ujar Obon di Jakarta, Senin (23/3/2020) seperti dikutip Antara. Dia mengatakan tidak melakukan PHK pada pekerja pada situasi sulit seperti saat ini merupakan perintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus...

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengakui bahwa imbauan dari Presiden Jokowi untuk tidak melakukan PHK agak sedikit sulit untuk diterapkan. Apalagi jika perusahaan mengalami kerugian, PHK menjadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan oleh pelaku usaha untuk menekan keuangan perusahaan. “Sulit kalau tidak ada PHK, dari mana bayarnya, kalau tidak bisa bayar mau bagaimana. Kalau sanggup dan kuat perusahaan tidak akan melakukan PHK,” katanya di kutip dari hukumonline, Rabu (18/3). Meski pemerintah sudah memberikan stimulus ekonomi untuk membantu industri yang terdampak dari penyebaran virus Corona ini, Iwantono menilai hal tersebut tidak bisa membantu pelaku usaha untuk tidak melakukan PHK. Apalagi, lanjutnya, dampak stimulus ekonomi tersebut tidak bisa dirasakan langsung oleh industri. “Belum, semuanya (stimulus ekonomi) belum tentu efektif. Missal pembebasan PPh Pasal 25, kalau ternyata perusahaan rugi dibebaskan enggak ada gunanya...

Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk Work From Home (WFH) dan beberapa Kepala Daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga juga meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bis...

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sutrisno Iwantono meminta pajak hotel dan restoran di seluruh Indonesia dikurangi, tidak hanya di 10 tujuan wisata saja, namun pemerintah daerah harus turut membantu dan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. “Untuk sektor pariwisata terutama hotel dan restoran yang megap-megap saat ini di seluruh Indonesia,” kata Sutrisno Iwantono di Jakarta, Kamis, terkait dampak virus Corona (COVID-19) terhadap sektor pariwisata. Iwantono mengatakan kebijakan pemerintah pusat mengganti pajak daerah 10 persen di 10 destinasi wisata saja tidak cukup karena yang bermasalah saat ini di seluruh Indonesia, sehingga semuanya perlu dibantu. Namun, kata Iwantono, akan sangat berat kalau semua stimulus pajak itu ditanggung oleh pemerintah pusat saja. Ia mengatakan, selama ini yang menerima pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen adalah pemerintah daerah (pemda) bukan pemerintah pusat, karena itu pemda (kabupaten/kota) haru...

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sutrisno Iwantono mendesak diskon pajak dari pemerintah daerah. Menurut dia, industri hotel dan restoran, sebagai bagian dari industri pariwisata, saat ini megap-megap terpukul virus corona. Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan insentif pengurangan pajak untuk hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Namun, Sutrisno menilai bukan cuma industri pariwisata di 10 destinasi saja yang terhantam, tetapi juga seluruh destinasi pariwisata. Sutrisno juga mengaku memahami beban berat pemerintah pusat jika harus menanggung pajak industri. Karenanya, ia mengusulkan beban tersebut juga diserap oleh pemerintah daerah. "Perlu diketahui bahwa stimulus pembebasan pajak di 10 destinasi itu bukan diterima oleh hotel dan restoran, tetapi diterima oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat seharusnya membicarakan itu dengan pemerintah daerah," katanya, mengutip Antara, Kamis (12/3). Menurut dia, saat ini kun...

Dunia usaha merespons kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah di bawah Presiden Jokowi dan Bank Indonesia (BI) terkait mengantisipasi dampak terburuk corona. Namun, bagi dunia usaha masih ada yang perlu diperbaiki terutama dalam stimulus di bidang fiskal dan percepatan pelaksanaannya di lapangan. Ketua Kebijakan Publik Apindo/Wakil Ketua Umum PHRI Sutrisno Iwantono mengatakan menanggapi positif sisi moneter BI telah menurunkan suku bunga, dan juga GWM (Giro Wajib Minimum). "Tentu akan ada dampaknya, tetapi transmisi dari BI ke Bank Umum tidak akan otomatis masih ada time lag, karena itu di minta Bank-Bank Umum lebih cepat meresponsnya. Di samping itu perlu ada kelonggaran/relaksasi yang lain, dan ini masih dimungkinkan karena The Fed baru menurunkan suku bunga jadi masih ada ruang buat kita," kata Iwantono kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/3). Ia mengatakan dari sisi fiskal berupa stimulus yang Rp 10 triliun yang sudah disiapkan pemerintah perlu ada ...

Kalangan pengusaha sudah merasakan dampak terberat dari wabah corona di dunia yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, setelah menjangkiti 121 negara dengan korban 126 ribu orang di dunia, hingga Kamis (12/3). Pengusaha sektor pariwisata khususnya perhotelan termasuk yang paling kena dampak terparah saat corona sudah menjangkiti dunia hampir 3 bulan. "Dampaknya luar biasa, kondisi tahun lalu sudah begitu sulit, tahun ini belum ada perbaikan  yang berarti tiba-tiba ada wabah corona hancur-hancuran," kata Ketua Kebijakan Publik APINDO/Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sutrisno Iwantono kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/3). Iwan mengatakan dampak corona sudah sangat terasa di lapangan seperti bisnis hotel yang babak belur. Selain itu, dari sisi industri dan perdagangan juga sudah sangat terasa. Di atas kertas misalnya, ekspor Indonesia pada Januari 2020 menurun 7,16 persen dibanding Desember 2019, yaitu dari US$14.445,1 juta menjadi U...

Virus corona sudah menyebar ke berbagai negara. Virus ini juga menimbulkan ketidakpastian perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Ketua Kebijakan Publik Apindo/ Wakil Ketua Umum PHRI Sutrisno Iwantono mengungkapkan ada potensi memburuknya perekonomian Indonesia di bulan-bulan berikutnya. Dia menyebutkan pada Januari 2020, ekspor Indonesia tercatat US$ 13,41 miliar turun 7,16% dibandingkan periode Desember 2019 US$ 14,44 miliar. Jika dibandingkan dengan Januari 2019, ekspor juga mengalami penurunan 3,71%.  "Februari, Maret dan seterusnya pasti semakin memburuk," kata Sutrisno kepada detikcom, Kamis (12/3/2020). Dari sisi ekspor non migas ke China tercatat US$ 2,1 miliar, Amerika Serikat (AS) US$ 1,6 miliar dan Jepang US$ 1,19 miliar. Ketiga negara tersebut berkontribusi 38,41%. Sementara itu dari sisi impor tercatat US$ 14,27 miliar turun 1,6% atau US$ 231,6 juta. "Turunnya impor bahan baku dan bahan penolong termasuk yang berasal dari China san...