Postingan

Kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Tahun 2019 (Januari-Juni)

Gambar
Pendahuluan        Utang luar negeri (ULN) didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi ULN mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.       Utang luar negeri (ULN) menurut Bank Indonesia terdiri atas beberapa sumber dan jenis pinjaman. Berdasarkan skema posisi utang luar negeri dibagi menjadi dua bagian utama: yaitu ULN pemerintah & Otoritas Moneter dan ULN Swasta. Berikut ini adalah skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia. 1. Utang Luar Negeri Indonesia     Berdasarkan skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia, kondisi ULN Indonesia berdasarkan data terakhir dari Bank Indonesia (BI) pada akhir Juni 2019 tercatat sebesar 391,828 juta dolar AS. Besarnya jumlah ULN ini lebih besar dibandi...

Apindo: Korupsi Berawal dari Perizinan yang Dipersulit

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menyebutkan perizinan yang sulit merupakan akar dari praktek suap yang sering terjadi. "Korupsi terjadi karena memang berasal dari perizinan yakni dari suap perizinan. Suap terjadi karena orang itu minta izin," ujarnya, Kamis, 26 September 2019. Oleh karena itu, menurut Sutrisno, apabila pemerintah ingin menghapuskan korupsi maka pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Salah satunya dengan digitalisasi izin melalui Online Single Submission (OSS) yang sudah berjalan setahun ini. Namun begitu, Sutrisno menilai pelaksanaan OSS di lapangan hanya berfungsi sebagai pintu masuk untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, proses perizinan tetap berjalan seperti sebagaimana sebelum ada OSS dan justru malah berpotensi menambah rantai prosedur perizinan. "Dulu kalau izin pariwisata itu cukup dengan dinas pariwisata. sekarang kita harus OSS. Selebihnya masih panjang, bahkan PTS...

Soal RUU KPK, Apindo: Utamakan Aspek Administratif daripada Pidana

KEBIJAKAN  persetujuan revisi UU KPK oleh Presiden Joko Widodo menyulut pro dan kontra. Tak hanya dampak dari sisi politik, tetapi juga ekonomi, khususnya kalangan pelaku usaha. Berikut pernyataan Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono kepada wartawan Jawa Pos  Dinda Juwita. Dari sisi ekonomi, bagaimana pelaku usaha menanggapi revisi UU KPK ini? Kalau pengusaha itu inginnya semuanya berlangsung proper dan pasti. Artinya, soal korupsi ini penting untuk diberantas. Karena itu, kami mendukung upaya-upaya untuk memperkuat KPK. Dalam sistem bisnis kami (pengusaha) itu harus dibuat secara jelas bahwa aspek administrasi dan perdata harus lebih diutamakan daripada pidana. Sebab, kalau kita mau berbisnis tetapi harus ada urusan pidana, hal itu membuat bisnis tidak akan produktif. Bahkan, itu tidak bisa memberikan motivasi bagi orang untuk melakukan investasi. Apa yang diinginkan para pelaku usaha? Karena itu, pemberantasan ko...

POSISI SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) UPDATE JULI 2019

Gambar
   Kondisi surat berharga Negara (SBN) dicerminkan oleh posisi dari surat utang Negara (SUN) dan surat berharga syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerbitan SUN pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada bulan April namun kembali meningkat pada bulan Mei hingga Juli. Pada Juli 2019 SUN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.165 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 1.862 triliun, peningkatannya adalah sebesar 13,9%. Jika dilihat secara month t month, peningkatan SUN adalah sebesar 1,5%. Peningkatan SUN mengindikasikan bahwa masyarakat masih percaya untuk menempatkan dana pada SBN yang berpotensi menghasilkan capital gain. Peningkatan SBN juga dicerminkan dari meningkatnya penerbitan SBSN dimana pada Juli 2019 nilainya sebesar 474,46 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018 sebesar 402,15 triliun, peningkatannya adalah sebesar 15%. Sedangkan peningkatan secara month to month m...

Kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Tahun 2019 (Januari-April)

Gambar
Pendahuluan       Utang luar negeri (ULN) didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi ULN mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.      Utang luar negeri (ULN) menurut Bank Indonesia terdiri atas beberapa sumber dan jenis pinjaman. Berdasarkan skema posisi utang luar negeri dibagi menjadi dua bagian utama: yaitu ULN pemerintah & Otoritas Moneter dan ULN Swasta. Berikut ini adalah skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia. 1. Utang Luar Negeri Indonesia      Berdasarkan skema pembagian ULN menurut Bank Indonesia, kondisi ULN Indonesia berdasarkan data terakhir dari Bank Indonesia (BI) pada akhir April 2019 tercatat sebesar 389,387 juta dolar AS. Pinjaman luar negeri Indonesia sendiri dibagi k...

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRIWULAN I 2019

Gambar
1. Neraca Pembayaran   Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dicerminkan dari Transaksi Berjalan (TB) dan Transaksi Modal dan Finansial (TMF). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa NPI pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,4 miliar USD dibandingkan NPI pada Triwulan I 2018 yang defisit sebesar 3,8 miliar USD. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya TMF dari 2,3 miliar pada Triwulan IV 2018 menjadi 10 miliar USD atau sebesar 77% pada Triwulan I 2019. Meskipun TB masih mengalami defisit pada Triwulan I 2019 sebesar 6,9 miliar USD, namun surplus pada TMF masih mampu menutupi defisit pada TB sehingga NPI dapat mencapai surplus. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada Triwulan I 2019 mengalami peningkatan sebesar 124 miliar USD atau meningkat sebesar 3% dari Triwulan IV 2018, nilai cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan.  Tabel 1 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)  ...